UU Penyiaran dan Etika Siaran

Kehadiran media komunikasi massa elektronik seperti radio dan televisi di tengah-tengah masyarakat Indonesia menciptakan berbagai macam fenomena baru. Fenomena itu yakni munculnya kebutuhan akan informasi yang tepat, akurat dan menarik perhatian masyarakat. Kebutuhan ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang media informasi untuk mengisi program acara tertentu di dalam radio ataupun televisi.

            Regulasi menjadi hal yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi persaingan yang begitu mencuat diantara para pelaku perusahaan media massa dalam mengambil perhatian para pemirsa atau pendengarnya. Untuk itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah yang berdaulat dalam melihat perkembangan jumlah media yang begitu pesat ini dibentuklah salah satu institusi bernama KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Komisi ini dibentuk bersifat independen dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu tugas nyata yang telah dijalankan oleh KPI dalam menghadapi gerak-gerik perusahaan media dalam proses penyiaran yakni dengan menggerakkan regulasi yang tertuang dalam UU RI No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU ini memuat tentang beberapa lembaga penyiaran yang diatur dalam pasal tersebut. Lembaga penyiaran tersebut terdiri dari ; 1)Lembaga Penyiaran Publik; 2)Lembaga Penyiaran Swata; 3)Lembaga Penyiaran Komunitas; dan 4)Lembaga Penyiaran Berlangganan. (Ardianto,dkk : 2007).

Namun, dari seluruh lembaga penyiaran yang ada, realitas yang bisa ditemukan hari ini bahwa lembaga penyiaran swasta dan berlangganan cenderung lepas dari kontrol aturan KPI. Mengapa bisa dikatakan demikian? Jika dikaitkan dengan pasal 36 dalam BAB IV UU.No 32 tentang Penyiaran maka akan didapati beberapa etika mengenai pelarangan dalam hal fitnah, berita bohong, kekerasan, pencabulan, penyalahgunaan narkotika hingga isu SARA. Ditambah lagi dengan kewajiban media untuk menyediakan program siaran informasi pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas yang dituju untuk kemajuan bangsa. Beberapa aturan secara garis besar dalam pasal 36 tidak terlihat dijalankan dengan baik oleh para pelaku media penyiaran swasta dan berlangganan. Fungsi hiburan begitu mendominasi wajah program siaran pada media tersebut. Hiburan yang disiarkan pun lebih dominan bukan untuk membentuk kerangka intelektualitas para pendengar ataupun pemirsanya. Masyarakat justru diakrabkan dengan sajian program siaran hiburan yang biasanya mengandung unsur misteri/horor, gosip hingga kekerasan yang dianggap menjadi trend.

Etika dalam penyiaran ini diterobos dengan mengedepankan kepentingan rating dan muaranya adalah banjirnya iklan yang berdatangan memenuhi ruang siaran media swasta dan berlangganan tersebut. Profitabilitas menjadi lebih diutamakan dari pada intelektualitas. Walaupun dalam pasal 36 secara tertulis sudah jelas, bahwa isi siaran dalam setiap lembaga penyiaran haruslah mengedepankan aspek intelektualitas.

Kekerasan merupakan salah satu hal yang dilarang dalam etika penyiaran. Namun dapat dirasakan hadirnya kekerasan dalam siaran di stasiun televisi swasta menjadi hal yang biasa bahkan dijadikan program andalan dalam branding perusahaan media. Misalnya hadirnya adegan laga dalam berbagai sinetron remaja seperti Ganteng-ganteng Serigala di SCTV, dan Manusia Harimau di RCTI. Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, seperti dikutip oleh Sophie Jehel (2003:124), ada tiga kesimpulan menarik yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, mempresentasikan program kekerasan meningkatkan perilaku agresif. Kedua, memperlihatkan secara berulang tayangan kekerasan dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban. Ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan menciptakan representasi dalam diri pemirsa, betapa berbahanya bagi dunia. (Haryatmoko, 2007: 124).

UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah memuat secara detail regulasi mulai dari perizinan hingga etika dalam setiap penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang sudah diatur dalam aturan tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan UU tersebut belum secara maksimal mampu mencengkram pelaku-pelaku lembaga penyiaran swasta dan berlangganan yang gerak geriknya cenderung mengutamakan aspek profitabilitas. Hal ini juga dihadapkan pada ongkos untuk mendirikan perusahaan media tidak murah.

Sumber:          

Ardianto, Elvinaro.dkk. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar edisi Revisi. Bandung : Refika Offset.

Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Yogyakarta : Kanisius.

Wartawan dan Kebebasan Pers di Indonesia

By: saras pratiwi

          Bersamaan dengan lengsernya rezim Soeharto dari tampuk kekuasaan, bersamaan dengan itu pula kebebasan pers bersuara lantang. Fenomena akhir orde baru itu memang menjadi bagian dari kronologi perjalanan pers di Indonesia yang dimanfaatkan dengan cepat untuk merdeka dalam menyiarkan berita. Setelah sekian lama dibungkam oleh kediktatoran penguasa dengan masa memimpin yang paling lama tersebut. Beralih fungsi dari memberitakan keberhasilan pemerintah menjadi pemberi kritik dan saran terhadap setiap kebijakan.

Pers kini menikmati nafas segar yang diberikan oleh penguasa baru di era Reformasi. Pers tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan perannya mengawal pemerintah yang sedang berkuasa. Setiap gerak-gerik pemerintah tidak luput dari pengawasan pihak-pihak lembaga pers yang siap memproduksi berita. Tidak heran, wajah-wajah para pemimpin bangsa mulai bermunculan dalam rubrik berita terkait sikap positif atau justru negatif yang menggambarkan pers makin agresif.

Teori Tanggungjawab Sosial (social responsibility) mewarnai corak pers di Indonesia. Aktif dalam mengkritik penguasa, namun tidak lupa menyertakan fungsi tanggungjawab pers sebagai penyedia informasi yang kredibel bagi publik. Walaupun pada praktiknya pers tidak selalu konsisten berada dalam koridor teori tersebut. Sesekali bergeser pada konsep Libertarian ataupun bergeser pada Autoritarian. Pergeseran ini yang mulai mengkhawatirkan kredibilitas pers di Indonesia. Ketakutan akan serangan dari setiap sisi kepentingan mulai membayang-bayangi konsistensi pers itu sendiri.

Wajah pers di Indonesia hari ini memang benar-benar telah hilang identitasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditakuti selama ini, yakni kredibilitas pers yang semakin lama semakin menipis. Serangan arus kepentingan mampu me’ninabobo’kan idealisme pers yang mulanya mengkritisi pemerintah secara kredibel dan bertanggungjawab, mulai beralih menjadi sesuatu yang bias. Liberalisme mendominasi wajah pers Indonesia yang kian muram. Pemilik modal bebas mendirikan perusahaan pers. Lebih memprihatinkan lagi, pemilik modal tersebut adalah mereka yang juga bermain dalam panggung politik. Sudah dapat diprediksi bagaimana arah pemberitaan pers ketika sang pemilik perusahaan adalah mereka yang duduk dalam kekuasaan. Akan ada kebenaran atau kebohongan ganda. Akan ada realitas-realitas yang sengaja dikontruksi oleh pemilik media yang pasti memiliki kepentingan beraroma politik. Apalagi terkait dengan brand atau image partai yang melatarbelakangi pemilik media. Sehingga dengan mudah mengarahkan opini publik untuk berpihak kepada kelompok atau figur-figur yang masuk dalam permainan framing.

Wartawan sebagai bagian dari pers, seharusnya bisa profesional dalam menuliskan berita. Wartawanlah yang menghadapi secara langsung kebenaran atau fakta di lapangan terkait opini yang dilontarkan atau fenomena yang sedang berlangsung. Di tangan seorang wartawan kebenaran yang sejati tersembunyi. Namun lagi-lagi, mereka adalah bagian yang p terbawah dari sebuah institusi pers itu sendiri. Mereka hanya menuliskan, namun jabatan yang lebih tinggilah yang akan menentukan arah berita. Apa yang awalnya wartawan tuliskan tidak serta merta akan langsung dipublikasikan. Bukan soal berita yang tidak sesuai dengan bahasa redaksi, namun arah berita yang tidak sesuai dengan ideologi. Ideologi perusahaan pers itu sendiri yang dibentuk oleh kepentingan sang pemilik.

Terdapat salah satu poin yang menarik dalam daftar tujuan standar kompetensi wartawan. Tertulis dengan jelas bahwa wartawan harus menegakkan kepentingan pers berdasarkan kepentingan publik. Bercermin dengan realitas yang ada, tujuan terebut rasanya hanya retorika. Pada akhirnya, kepentingan di dalam institusi media/pers itulah yang menghadang para wartawan untuk bekerja. Wartawan yang awalnya adalah manusia dengan segenap idealisme yang kokoh, perlahan harus menanggalkan idealisme itu dalam pengaruh kepentingan media dan ancaman materi yang menjadi sumber penghidupan utama sang kurir tinta. (Srs).

Kepentinganmu Abadi

Wahai Penguasa yang sedang berdiri gagah diatas sana! 

Di atas singgah sana tampuk kekuasaan yang semu yang penuh dengan permainan lucu! 

Kelucuan yang ditabur bumbu kekejaman yang mematikan urat nadi rakyat! 

Rakyat telah mati. Bukan mati yang hanya sekedar fisik, namun mati karena harapan yang tidak pernah terjadi. 

Harapan hanya sebatas retorika di ujung lidah. 

Itupun terucap dengan kelu tak berselera. 

Memanfaatkan momentum mencari dukungan. 

Ketika mencari dukungan, rakyat seolah dijadikan raja yang sedang dimanja-manja. 

Kau penguasa!! Rela berpanas-panasan, berbecek-becekan, berdesak-desakan, berlelah-lelahan merasakan apa yang selama ini rakyat jalani. 

Memperlihatkan diri ‘seolah’ mengerti apa yang sebenarnya terjadi. 

Namun ketika telah melenggangkan diri pada hangatnya kursi?? Rakyat kau tinggal pergi tanpa kembali tanpa mengabdi. 

Gambaran kedekatanmu dulu hanya sebatas dokumentasi diri. 

Yang maknanya tidak akan pernah ABADI. 

Justru hanya ‘kepentingan’ mu lah yang ABADI.

Literasi Media Cerminan ‘Melek’ Media

Kebanjiran arus informasi sudah mulai dirasakan kehadirannya di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi saat ini. Banjirnya informasi-informasi tersebut datang melalui berbagai jenis media, baik itu media cetak, media elektronik hingga media online yang mulai populer. Dengan bantuan pilihan jenis media, informasi tersebut dapat diakses dimana saja dan kapan saja sesuai dengan pemenuhan kepuasan masing-masing individu  yang mengaksesnya.

Fenomena banjirnya informasi ini justru menjadi ‘sirine’ bagi masyarakat untuk selektif dalam mencari informasi dan konten-konten dalam media massa. Hal ini dilihat dari kualitas informasi dan konten media massa yang efektivitasnya mulai menurun. Banyak informasi yang telah di-setting oleh perusahaan media agar dapat menarik perhatian masyarakat sebagai khalayak. Setting-an ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan dalam mencapai rating yang nantinya dapat digunakan media untuk menjaring iklan-iklan masuk ke dalam media itu sendiri. Kehadiran iklan itu sendiri akan menambah kas media tersebut. Sudah sangat jelas bahwa media telah mengarah pada paham kapitalis yang menjadikan masyarakat sebagai sumber keuntungan.

“Kualitas informasi semakin lama semakin menurun, artinya ada banyak rekayasa yang dilakukan dan menganggap bahwa masyarakat mau saja menerima apapun yang disajikan oleh media.” Ujar Dra.Yudisiani, M.Si saat ditemui pada Kamis 12/02/2015.

Media terkadang menjadikan masyarakat yang berlatarbelakang kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai sasaran mereka untuk mencapai rating. Media menganggap bahwa masyarakat ini tidak memiliki filter yang kuat untuk lebih menyeleksi konten yang ada di media. Masyarakat pun mulai terasa lelah dengan kondisi tekanan ekonomi yang menjerat mereka, sehingga mereka pun sudah tidak memiliki kesadaran lagi untuk menyeleksi ulang dan menerima saja apa yang disampaikan media.

Dra. Yudisiani, M.Si yang merupakan dosen dari mata kuliah Komunikasi Massa ini juga menuturkan bahwa awal munculnya konten media yang berupa telenovela sangat mempengaruhi masyarakat sebagai khalayak. Telenovela ini memiliki unsur hiburan yang digemari masyarakat dan dapat mengusir stres yang dialami sebagian orang. Apalagi masyarakat di kota besar yang biasanya banyak mengalami tekanan.

“Telenovela ini awalnya muncul sebagai hiburan yang bisa mengusir stres orang, apa lagi masyarakat kota besar ya, untuk mengatasi stres tersebut maka diperlukanlah tayangan telenovela ini.” Tutur Dra.Yudisiani, M.Si

Namun, Dra.Yudisian,MS.i juga menambahkan bahwa konten telenovela seperti ini justru tidak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir hal-hal yang rasional. Ada hal-hal yang terdapat di telenovela tidak bisa dibawa ke dunia nyata manusia dalam menjalani kehidupan.

Ada banyak kepuasan palsu yang diberikan media kepada khalayak. Kepuasan ini biasanya dimasukkan ke dalam sinetron yang seakan-akan khalayak merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang sedang bahagia dalam sinetron tersebut. Khalayak seolah-olah juga sedang di ‘nina bobo’kan oleh media.

Dapat diamati begitu banyak informasi dan konten media masa yang dapat menjebak khalayak untuk menghabiskan waktu menyimak ataupun menyaksikannya melalui berbagai macam jenis media. Jumlah yang banyak inilah yang mengharuskan masyarakat untuk benar-benar cerdas dalam arti ‘melek’ menggunakan media. Ini dimaksudkan agar masyarakat tidak menjadi bahan yang akan dieksploitasi oleh media yang bermain.

“Kita sebagai pengguna harus selektif menggunakan media, memilah milah mana konten yang penting mana yang tidak penting. Jangan sampai nantinya kita yang dieksploitasi oleh media.” Imbuh Dra.Yudisiani,M.Si seraya mengingatkan generasi muda agar tidak menjadi korban kepentingan media. (SRS)